Problematika Pekerja Rumah Tangga

Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu pekerjaan yang masih rentan terhadap ancaman pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Sejauh ini jumlah pelanggaran terhadap hak-hak PRT di Indonesia dari hari ke hari semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara PRT dengan majikan sebagai pemberi kerja.

Terlepas dari persoalan sistem hukum, secara kultural PRT masih dinggap sebagai kelas masyarakat yang termarginalkan dan tidak sederajat dengan majikan.

Salah satu permasalahan umum yang kerap ditemui di lapangan adalah mayoritas PRT bekerja tanpa adanya perjanjian kerja, sehingga hal ini menimbulkan pelbagai varian pelanggaran kerja berupa ketidakjelasan jam kerja dan beban kerja, hak cuti, pembayaran upah rendah atau tidak dibayarkan, PHK sepihak, serta tidak adanya jaminan sosial.

Disamping itu, PRT kerap dirundung persoalan kekerasan psikis dan fisik (baca: KDRT), eksploitasi, penelantaran, pelecehan seksual, stigmasisasi, bahkan kriminalisasi.

Mencermati fenomena diatas menunjukkan dampak absennya perlindungan negara dan belum adanya peraturan perundang-undangan domestik yang mengatur secara khusus pola hubungan kerja PRT dengan majikan.

Akan tetapi, dalam lalu lintas pola hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagkerjaan”).

Namun, sayangnya hubungan kerja yang dimaknai dalam sistem UU Ketenagkerjaan tidak menjangkau kedudukan PRT sebagai pihak yang memiliki hubungan kerja.

Semisal, Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan hanya mempersempit hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Akibatnya, selain tidak adanya jaminan hak-hak pekerja, mereka juga tidak diberikan akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja.

Padahal Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan mengklasifikasikan pemberi kerja tidak hanya diartikulasikan terbatas pada pengusaha, melainkan pemberi kerja dapat dilakukan oleh orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya sepanjang memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Dengan demikan, terlihat adanya inkonstitusionalitas, pertentangan pasal dan/atau ketidakkonsistenan pembuat undang-undang dalam memaknai hubungan kerja sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagkerjaan.

Judicial Review

Judicial Review (uji materiil) terhadap Pasal 1 angka 15 UU Ketenagkerjaan merupakan langkah konstitusional yang perlu ditempuh demi memperjuangkan kesetaran hak warga negara dalam sektor apapun,  terutama pekerja rumah tangga.

Meskipun peluang Judcial Review terhadap pasal a aquo sangat kecil dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun, setidaknya, kita dapat memberikan perspektif baru sehubungan dengan hak-hak PRT kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi bentuk pedidikan terhadap publik.

Kendati demikan, besar harapan Mahkamah Konstitusi dapat menggali dan memberikan tafsir konstitusionalnya agar kedudukan PRT dapat dijangkau dalam sistem UU Ketenagakerjaan khsususnya mengenai hubungan kerja. Sehingga kedepannya akses keadilan bagi para PRT mendapatkan tempat di negara rule of law yang mengedepankan human right demi cita-cita terwujudnya welfare state.

Tidak Ada yang tak mungkin!

Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s