Doyan Pajaknya, Ogah Motornya

Jakarta adalah kota di mana gubernurnya sudah diganti, namun cara berpikirnya masih sama. Ini nukilan dari catatan lama berjudul: “Libido Menggusur”

***

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pernah mengeluarkan Pergub 195 tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Alasannya, sama dengan yang tertulis di kliping berita di bawah ini: motor biang kesemrawutan dan kecelakaan. Alasan pertama sama sekali tidak bisa diukur. Parameter apa yang digunakan untuk menentukan sebuah kondisi semrawut dan tidak semrawut?

Dengan menggusur motor dari jalan protokol seperti MH Thamrin dan Merdeka Barat –tapi tetap dapat beroperasi di jalan-jalan lain– apakah “kesemrawutan” yang ditimbulkan oleh motor lantas hilang di Jakarta?

Alasan kedua: kecelakaan lalu-lintas. Ini alasan yang bisa diukur, tapi tidak relevan. Memang, 56 persen kecelakaan di jalan raya pada 2015 melibatkan sepeda motor. Tapi bagaimana menghubungkan logika pelarangan (hanya) di dua ruas jalan protokol terhadap usaha penurunan kecelakaan sepeda motor. Apakah tidak lebih efektif bila motor dilarang sama sekali di semua ruas jalan, agar angka kecelakaannya nol persen?

Ini belum menghitung faktor hilangnya akses dan pendapatan ojek, jasa kurir, dan kesulitan para karyawan (rendahan) yang bekerja di gedung-gedung sekitar jalan itu.

Sebagai gantinya –yang dianggap solusi atas masalah yang diciptakan sendiri—Pemprov DKI menyediakan transportasi bus. Bila tujuannya memang ingin mengurangi volume kendaraan dan menggantinya dengan angkutan umum, bukankah jauh lebih efektif juga melarang mobil dan meminta penumpangnya berganti bus?

Hanya tiga bulan, Peraturan Gubernur DKI ini direvisi menjadi Pergub 141 tahun 2015, yang membolehkan motor melintas di jalan protokol antara jam 11 malam hingga jam 6 dini hari. Jam-jam sepi yang justru membuat motor bisa memacu kecepatan secara maksimal dan risiko kecelakaan menjadi semakin tinggi.

Revisi Peraturan Gubernur ini justru menunjukkan semakin lemah alasan rasional di balik beleid ini.

Apalagi meledaknya populasi motor di kota-kota besar seperti Jabodetabek (4.500 unit per hari) adalah respon publik atas masalah transportasi umum. Masyarakat mencari solusi-solusi individual akibat puluhan tahun absennya kebijakan transportasi massal. Tentu saja ini menimbulkan masalah baru. Namun masalah baru akibat akumulasi masalah selama puluhan tahun itu, hendak diselesaikan dengan jalan pintas.

Logika yang sama terjadi pada sejarah terbentuknya kampung-kampung kumuh yang merupakan akumulasi dari masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Namun usaha menghapuskannya dilakukan dengan metode-metode instan yang berdarah-darah.

Padahal, motor yang distigma sebagai “biang kesemrawutan” itu sendiri posisinya setara dengan mobil: sama-sama pembayar pajak. Aneka pajak terkait kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 12,3 triliun rupiah, atau 40 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015. Akumulasi pajak kendaraan ini (termasuk bea balik nama dan pajak bahan bakar) jauh lebih besar dari perolehan Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya 6,7 triliun rupiah.

Pemprov DKI tampak hipokrit dan diskriminatif: mau pajaknya, emoh motornya. Apalagi jumlah motor saat ini mencapai 13 juta unit, sedangkan mobil hanya 3,2 juta.

Peraturan diskriminatif terhadap pemotor dengan menghilangkan hak-hak mereka terhadap akses jalan umum tertentu, sejatinya terkait dengan rencana ambisius Electronic Road Pricing (ERP), alias “jalanan umum berbayar”.

Negara yang dicontoh adalah (lagi-lagi) Singapura.

Idenya adalah mengurangi kemacetan. Sepintas terdengar masuk akal. Tapi, seperti halnya 3 in 1 atau ganjil-genap, tak ada kemacetan yang dikurangi. Kemacetan hanya digeser dari satu titik atau ruas jalan tertentu, ke ruas jalan lain. Terutama karena 3 in 1 dan ganjil-genap selalu mengecualikan taksi yang notebene adalah angkutan umum yang sangat pribadi.

Bayangkan, mobil berplat ganjil yang diisi 7 orang, tetap akan ditilang atau kalah dengan taksi yang berisi 1 orang di tanggal genap, hanya karena taksi disebut angkutan “umum”.

Nah, kini ditambah ERP yang logikanya lebih kacau lagi: seleksi kendaraan yang diprioritaskan, bukan ditentukan oleh banyak sedikitnya penumpang, tapi oleh mekanisme harga.

Maka Lamborghini dua pintu dengan satu penumpang, akan melenggang di jalanan umum (yang dibangun dari pajak bersama), hanya karena sanggup membayar dibanding, misalnya, Panther yang dipakai antar-jemput sekolah meski berisi tujuh orang anak.

Sulit disangkal bahwa konsep “jalanan umum berbayar” adalah pajak ganda bagi warga yang sudah membayar pajak kendaraan. Alih-alih mendapat ruas jalan tambahan, tax payer justru menghadapi beban baru. Mereka pun masih harus menghadapi tol dalam kota yang tarifnya terus naik.

Kini, ditambah lagi dengan ERP yang justru hendak menyulap jalanan umum menjadi jalanan berbayar. Pajak berlipat ganda.

Di Singapura atau negara lain, ERP atau tarif parkir premium diberlakukan sebagai jurus pamungkas setelah negara menyediakan sistem transportasi umum massal yang terkoneksi. Singkat kata, alasan untuk memiliki kendaraan pribadi harus dihilangkan dulu.

Setelah alasan memiliki kendaraan pribadi hilang, barulah diberlakukan dis-insentif seperti pajak kendaraan atau asuransi yang tinggi seperti di Jerman. Bila belum cukup, seleksi terhadap beban lalu lintas dilakukan melalui pembatasan tahun mobil atau tarif parkir premium di sejumlah lokasi. Atau melalui aturan-aturan larangan parkir di tempat-tempat tertentu yang membuat pengguna kendaraan pribadi menjadi lebih repot dari pengguna angkutan umum, meski mereka punya uang untuk bayar parkir.

Dengan demikian, penerapan “jalanan umum berbayar” sesungguhnya adalah jurus pamungkas –kalau tidak bisa disebut langkah frustasi— yang diterapkan setelah semua dis-insentif diberlakukan.

Lantas apakah kebijakan tranportasi kita sudah menghilangkan alasan orang untuk terus membeli kendaraan pribadi?

Penulis: Dandhy Dwi Laksono

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s